Articles

Diberlakukannya sistem perizinan berusaha berbasis elektronik melalui layanan OSS berbasis risiko telah memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam menguris legalitas usahanya. Melalui layanan ini, perizinan berusaha yang diberikan sesuai dengan tingkat risiko usaha yang dijalankan. Karena dilakukan secara online maka pelaku usaha dapat memasukkan data kegiatan usahanya secara mandiri untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). … Klarifikasi Kegiatan Usaha dalam Proses Pembuatan NIB Melalui Layanan OSS Berbasis Risiko

Perseroan Terbatas atau PT merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham. Modal menjadi komponen yang sangat penting saat mendirikan sebuah PT. Modal PT terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Modal dasar adalah seluruh nominal nilai saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan … Penyetoran Modal Perseroan Terbatas

  Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJHP) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, disebutkan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal kecuali produk yang … Apakah Semua Produk Wajib Bersertifikat Halal?

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di Indonesia, terdapat beberapa dokumen-dokumen perpajakan yang akan kita jumpai. Salah satunya adalah Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak, yaitu  dokumen  yang dapat memberikan fasilitas pembebasan pemotongan atau pemungutan pajak bagi wajib pajak yang memilikinya. Surat Keterangan Bebas (SKB) pajak ini muncul dari kebijakan tax amnesty yang dikeluarkan pemerintah pada 2017 lalu. … Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Konsumen), Pelaku usaha didefinisikan sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan di wilayah negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sementara itu dalam peraturan BKPM … Hak dan Kewajiban Pelaku usaha

Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia  sebagai acuan/panduan dalam menentukan jenis kegiatan usaha/bisnis. KBLI ini berupa kode lima digit  yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output  berupa barang atau jasa berdasarkan lapangan … Tips Memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Demi meningkatkan ekosistem bisnis dan investasi, pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi penanam modal dalam negeri maupun asing untuk berinvestasi di Indonesia. Penambahan modal melalui investasi  akan meningkatkan  kemampuan  dalam memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan untuk menumbuhkan suatu perekonomian. Dengan begitu, kehadiran investor memberi keuntungan bagi Indonesia, sepeti menciptakan lapangan pekerjaan baru dan peningkatan pendapatan … Bidang Usaha Penanaman Modal

Pesatnya perdagangan dan persaingan bisnis dewasa ini membuat keberadaan merek menjadi asset perusahaan yang sangat berharga. Fungsi utama merek adalah sebagai pembeda antara barang atau jasa sejenis yang dibuat oleh perusahaan lain. Keberadaan merek juga memiliki peran penting dalam menjamin kesempatan berusaha bagi setiap orang dan mencegang kecurangan yang bisa ditimbulkan pelaku usaha sehingga tercipta … Mengenal Kelas Merek

Pembangunan ekonomi nasional diyakini dapat tumbuh salah satunya dengan adanya peningkatan investasi baik domestik maupun asing. Dengan adanya pembentukan modal melalui investasi maka akan menambah kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan dalam suatu perekonomian. Untuk menarik minat investor, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Daftar Posistif Investasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 … Daftar Positif Investasi

Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar dapat menjalankan kegiatan usaha di Indonesia adalah mengurus perizinan berusaha termasuk menjalankan kewajiban yang melekat kepadanya. Dalam hal pengurusan perizinan usaha, para pelaku usaha kini dimudahkan dengan adanya sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui layanan Online Single Submission atau yang sekarang dikenal dengan OSS … Pencabutan Izin Usaha

Memulai bisnis dan mendirikan perusahaan memang tidak mudah, banyak hal yang harus dipersiapkan mulai dari pemilihan bidang usaha, modal, memilih tempat usaha dan mengurus perizinan usaha. Dalam hal pengurusan perizinan usaha, para pelaku usaha kini dimudahkan dengan adanya layanan Online Single Submission atau yang sekarang dikenal dengan OSS berbasis risiko. Layanan yang diterbitkan oleh lembaga … Pengembangan Usaha

EPO atau Exit Permit Only adalah izin tertulis bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk secara sah meninggalkan wilayah Republik Indonesia. EPO juga dikenal sebagai proses pengembalian dokumen keimigrasian sebagai tanda berakhirnya izin tinggal orang asing. Jadi saat orang asing pemegang KITAS akan mengakhiri izin tinggalnya atau hendak mengajukan visa baru maka mereka harus mengurus EPO … Mengenal Dokumen Keimigrasian EPO dan ERP Serta Cara Mengurusnya

Pengurusan perizinan berusaha kini semakin mudah dengan adanya integrasi perizinan berusaha secara elektronik melalui layanan OSS Berbasis Risiko. Dengan ini juga perizinan berusaha di Indonesia mengalami penyederhanaan yang memudahkan para pelaku usaha serta investor untuk mengurus legalitas usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia. Pelaksanaan layanan perizinan berbasis elektonik ini diatur dalam Peraturan Pemerintah … Perubahan Data Pelaku Usaha Melalui Sistem OSS

Bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib mengurus perizinan berusaha melalui sistem OSS berbasis risiko (OSS RBA). OSS RBA adalah sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh lembaga OSS sebagai salah satu implementasi dari UU Cipta Kerja. Melalui sistem ini, pelaku usaha di Indonesia dipermudah dalam mengurus perizinan usahanya karena dilakukan … Perubahan Data Usaha Melalui Sistem OSS Berbasis Risiko

Berbagai bentuk badan usaha yang ada di Indonesia baik itu yang berbadan hukum seperti PT ataupun badan usaha seperti CV bisa dipilih oleh pelaku usaha sesuai dengan kegiatan dan resiko usaha yang dijalankan. Commanditaire Vennotschap (CV) atau Persekutuan komanditer merupakan salah satu bentuk badan usaha yang banyak digunakan oleh para pelaku usaha. Menurut Permenkumham Nomor … Ketentuan Modal Mendirikan CV

Direktur adalah orang yang ditunjuk dan dipilih sesuai anggaran dasar atau ketentuan yang berlaku untuk memimpin dan mengendalikan perusahaan. Secara pengertian, direktur memiliki bentuk jamak direksi atau dewan/jajaran direktur. Direksi merupakan organ peseroan yang bertugas mengurus sekaligus mewakili perusahaan. Anggota direksi diangkat melalaui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), namun pada saat pedirian perusahaan, direksi ditunjuk … Siapa yang Menjadi Penanggung Jawab Perusahaan Jika Direktur Meninggal Dunia?

Berdasaran UU PT, Perseroan Terbatas (PT) didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi ke dalam saham. Saham yang diterbitkan oleh peusahaan dicatat dalam daftar pemegang saham dan menimbukan hak-hak bagi para pemegang saham. Salah satu keuntungan badan usaha berbentu PT adalah kepemilikan saham dapat dialihkan kepada pihak lain. … Mekanisme Pengalihan Saham PT

Perkembangan teknologi digital dimanfaatkan oleh pemerintah dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat melalui sistem online. Hal ini tentu saja mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya dimana saja dan kapan saja. Salah satu layanan pemerintah yang bisa dilakukan secara online yaitu layanan perpajakan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan aplikasi DJP online yang berfungsi memberikan fasilitas kepada Wajib … EFIN Pajak dan Cara Mendapatkannya

Setiap warga negara yang telah dinyatakan sebagai Wajib Pajak (WP) berkewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak setiap tahunnya. SPT pajak merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak  untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, penghasilan, harta objek pajak atau kewajiban pajak lainnya disebutkan dalam undang-undang perpajakan. Pelaporan SPT pajak bisa dilakukan dengan mendatangi … Sudahkah Anda Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Anda?

Saham merupakan bukti penyertaan modal dalam sebuah perseroan terbatas (PT). Dalam UU PT, saham dipandang sebagai benda bergerak dan dapat memberikan hak pada pemiliknya. Lalu apakah kepemilihan saham dapat dialihkan? Pengalihan saham PT bisa terjadi melalui jual beli, pewarisan atau hibah saham. Hibah saham merupakan suatu persetujuan seorang menyerahkan saham miliknya secara cuma-cuma tanpa dapat … Hibah Saham

Bisnis ekspor dan impor  menjadi sektor usaha yang sudah  berlangsung cukup lama di Indonesia. Minat masyarakat terhadap produk dalam negeri membuat bisnis impor menjadi sektor usaha yang menjanjikan. Sebagai seller, para pengusaha impor dapat mendatangkan barang-barang berkualitas dengan harga yang relatif lebih murah dari produk yang tersedia di pasar lokal. Karenanya banyak pengusaha lokal yang … Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim, pemerintah Indonesia memiliki peraturan yang mewajibkan  produk yang beredar di masyarakat telah memiliki jaminan produk halal. peraturan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam UU JPH disebutkan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat halal … Sertifikat Halal

Bagi masyarakat yang ingin menjalankan suatu bisnis, salah satu langkah awal yang perlu dipertimbangkan adalah memilih jenis badan usaha apa yang akan didirikan. Di Indonesia sendiri terdapat  beberapa jenis badan usaha dengan karakteristiknya sendiri yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan usahanya. Salah satu diantaranya adalah Persekutuan Perdata (maatschap) dan Firma. Untuk mempermudah menentukan bentuk badan … Perbedaan Persekutuan Perdata dengan Firma

Pemerintah Indonesia telah mewajibkan kepada setiap warga negara termasuk warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia untuk ikut serta dalam program jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan). Hal ini merujuk pada pasal 14 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia … Kewajiban Perusahaan Mendaftarkan BPJS Untuk Karyawan

Sertifikat elektronik adalah sertfikat yang bersifat elektronik yang meuat tandatangan elektronik dan identitas yang menunjukan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik juga dikenal dengan istilah kunci publik yang berisi pernyataan yang mengikat nilai kunci publik dari pengguna yang memegang kunci privat yang sesuai. Sementara itu … Sertifikat Elektronik