Mengurus perizinan usaha menjadi keharusan bagi setiap pelaku usaha sebagai legalitas usaha, tidak terkecuali bagi pengusaha skala mikro dan kecil (UMK). Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan peraturan tersebut, usaha mikro dan kecil (UMK) harus mengurus … Kewajiban Memiliki NIB Bagi UMK
Bagi pelaku bisnis makanan dan minuman, menjamin keamanan produk yang ditawarkan merupakan hal penting agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam membeli. Produk yang mencantumkan nomor izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah pada labelnya menjadi salah satu nilai jual. Nomor izin yang dimaksud adalah nomor izin P-IRT. Nomor izin P-IRT atau yang dikenal dengan Sertifikat Produksi … Nomor Izin P-IRT dan Prosedur Pengajuannya
Di era digital sekarang ini, banyak pelaku usaha yang memanfaatkan platform digital dalam mengembangkan usahanya. Berdasarkan aturan, pelaku industri digital diwajibkan untuk melakukan pendaftaran PSE atau penyelenggara Sistem Elektronik ke Kementrian Komunikasi dan Informatika. Lalu apa itu PSE? Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, PSE … Kewajiban Daftar PSE Bagi Bisnis Digital
Dalam memulai sebuah bisnis, pelaku usaha perlu mempertimbangkan apa bentuk dan kegiatan usaha yang akan dijalankan. Biasanya pilihan bentuk badan usaha ini terkait dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk diketahui bahwa secara umum, bentuk badan usaha di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu; badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Keduanya memiliki perbedaan … Perbedaan Badan Usaha Berbadan Hukum dan Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum
Baik Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) dan Kantor Perwakilan Perusahaan perdagangan Asing (KP3A) keduanya sama-sama adalah jenis dari Representative office yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai kantor perwakilan asing, baik pendirian KPPA maupun KP3A harus mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh … Yuk Simak Perbedaan KPPA dan KP3A
Beneficial Owner atau pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang menjadi pemilik sebenarnya dari dana atau saham perusahaan/korporasi. Perlu diketahui bahwa setiap perusahaan/korporasi wajib menetapkan pemilik manfaat (beneficial owner)-nya masing-masing. Adapun korporasi yang dimaksud antara lain berupa perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, dan/atau berbentuk korporasi atau badan usaha lainnya. Selain menunjuk beneficial owner, setiap perusahaan di … Wajib Tahu! Korporasi Akan Diblokir Jika Tidak Lapor Data Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)
Indonesia telah menjadi salah satu negara yang memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional. Kekayaan alam dan populasi penduduk Indonesi yang besar menjadi salah saatu faktor penting bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini pula yang membuat banyak perusahaan asing ingin membuka kantor perwakilannya di Indonesia. Kantor perwakilan perusahaan asing atau Representative … Prosedur Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) di Indonesia
Wajib Pajak orang pribadi yang telah memenuhi syarat wajib melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) paling lambat hingga 31 Maret setiap tahun pajak. Terdapat tiga jenis formulir SPT tahunan yang dikeluarkan oleh kementrian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jenis formulir SPT tahunan tersebut diisi sesuai dengan status Wajib Pajak, apakah berstatus pengusaha, pekerja/karyawan dan … Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan yang Perlu Diketahui Wajib Pajak
Overstay merupakan pelanggaran izin tinggal dimana warga negara asing yang tinggal di suatu negara melebihi batas waktu yang ditentukan pada visa atau izin tinggal. Jika seorang WNA telah melebihi batas waktu izin tinggal di suatu negara maka dapat dikenakan denda atau terancam dideportasi. Aturan mengenai keberadaan warga negara asing yang overstay di Indonesia terdapat dalam … Ketentuan Bagi Warga Negara Asing yang Overstay
Mentukan alamat domisili tempat usaha menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh pelaku usaha saat hendak memulai menjalankan sebuah bisnis. Tapi pernahkah Anda berfikir untuk menjadikan rumah tempat tinggal sebagai alamat domisili usaha atau alamat kantor perusahaan Anda? Tentunya pemikiran demikian cukup menarik, karena dengan begitu pasti akan memangkas biaya beli/sewa tempat usaha atau … Bolehkah Rumah Tinggal Dijadikan Alamat Domisili Usaha? Begini Penjelasannya
Menurut peraturan dalam UU Administrasi Kependudukan bahwa Warga Negara Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di Wilayah Indonesia wajib melapor kepada instansi pelaksana paling lambat 14 hari hari sejak diterbitkannya … Kegunaan Surat Tanda Melapor (STM) Bagi Warga Negara Asing dan Prosedur Pembuatannya
Bagi Warga Negara Asing (WNA) yang berencana untuk masuk dan tinggal lebih lama di wilayah Indonesia wajib mengurus berbagai dokumen izin keimigrasian berupa Izin Tinggal Terbatas. Dokumen keimigrasian yang kemudian disebut dengan KITAS (Kartu Izin Tinggal terbatas) diberikan kepada WNA pemegang VITAS (Visa Tinggal Terbatas) yang merupakan dokumen yang harus dimiliki warga asing yang ingin … Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Warga Negara Asing
Dalam pasal 94 ayat (3) dan pasal 111 ayat (3) UU PT disebutkan bahwa anggota direksi dan dewan komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Selanjutnya dalam penjelasan 94 ayat (3) diterangkan maksud dari jangka waktu tertentu yaitu apabila jangka waktu anggota direksi berakhir maka ia tidak bisa meneruskan jabatannya, kecuali jika … Prosedur Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris Pada Perseroan Terbatas
Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) , bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham. Berdasarkan pengertian tentang perseroan menurut UU PT tersebut, maka dapat disimpulkan … Mengenal Klasifikasi Saham Pada Perseroan Terbatas
Agar kegiatan bisnis yang dijalankan perusahaan berjalan dengan baik dan dapat mencapai target yang diinginkan maka perlu adanya Rencana Kerja yang disusun sebagai pedoman bagi perusahaan untuk periode satu tahun kedepan. Membuat dan menyusun Rencana Kerja Tahunan Pada Perseroan Terbatas merupakan salah satu dari kewajiban yang harus dilaksanakan oleh dewan direksi. Aturan mengenai Rencana Kerja … Mekanisme Rencana Kerja Tahunan Pada Perseroan Terbatas
Seiring dengan jalannya bisnis sebuah sebuah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sudah menjadi hal yang lazim jika terjadi perubahan baik itu dari segi permodalan, susunan pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris, atau bisa juga perusahaan melepaskan sahamnya pada masyarakat yang dikenal dengan istilah IPO (Initial Public Offering). Perubahan-perubahan yang terjadi pada perseroan, membutuhkan … Jenis – Jenis Perubahan Pada Perseroan Terbatas (PT) yang Perlu Anda Ketahui
Bagi pelaku usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia yang ingin mengelola usahanya secara formal, kini ada Perseroan Perorangan atau PT Perorangan yang bisa dijadikan pilihan. PT Perorangan juga bisa menjadi pilihan bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan badan usaha berbadan hukum namun ingin menguasai kepemilikan usaha sepenuhnya, atau kesulitan menemukan mitra terpercaya untuk mendikiran PT … Ketentuan Modal Pada PT Perorangan
Komunitas atau organisasi sudah menjadi hal lumrah di kalangan masyarakat Indonesia. Komunitas atau organisasi biasanya terbentuk dari sekumpulan orang yang memiliki latar belakang, hobi, minat atau tujuan sosial yang sama. Sebuah komunitas atau organisasi yang dibentuk masyarakat dapat berbentuk badan hukum, dengan kata lain mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada umumnya … Badan Hukum Perkumpulan dan Prosedur Pendiriannya
Virtual Office kini semakin diminati oleh pelaku usaha, terutama perusahaan rintisan yang baru memulai bisnis. Virtua office merupakan jasa penyewaan kantor dimana para penyewa hanya memiliki alamat saja dan tidak memiliki ruang fisik. Meski begitu, penyedia layanan virtual office juga bisa menyediakan fasilitas ruang kantor seperti nomor telepon khusus atau ruang rapat yang bisa digunakan … Tips Memilih Virtual Office
Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia, Wajib Pajak baik perorangan maupun badan diberikan tanda pengenal berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. Salah satu manfaat mendaftarkan NPWP bagi perorangan maupun badan salah satunya karena adanya perbedaan tarif pajak bagi mereka yang memilikinya dan tidak. Bagi badan … Ganti Alamat Perusahaan, Apakah NPWP Perusahaan Juga Perlu Diganti?
Pengawasan menurut Perka BKPM No. 5 Tahun 2021 adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha. Terdapat dua jenis pengawasan, yaitu: Pengawasan rutin, yang merupakan pengawasan yang terjadwal dan terencana meliputi; laporan berkala, dan inspeksi lapangan. Penawasan insidental, … Pengawasan dalam Perizinan Berusaha
Visa bisnis merupakan salah satu jenis visa kunjungan yang diperuntukan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang bertujuan melakukan kegiatan bisnis atau komersial dalam jangka waktu yang cukup lama. Visa bisnis termasuk visa kunjungan satu kali / beberapa kali perjalanan (B211A) yang biasanya diperlukan oleh orang asing dalam rangka tugas resmi pemerintah, kegiatan sosial budaya, kunjungan … Visa Bisnis
Merek merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki payung hukum untuk melindunginya. Peraturan mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan tentang Merek sebagai tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, baik dalam bentuk dua dan/atau tiga … Perbedaan Lisensi Merek dengan Pengalihan Hak Atas Merek
Initial Public offering atau IPO adalah penawaran umum perdana saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksananya. IPO juga lebih familiar disebut dengan go public, karena menjadi penanda perusahaan swasta (PT tertutup) menjadi perusahaan publik (tbk.) Perusahaan yang telah melakukan IPO disebut sebagai perusahaan terbuka dan … Mengenal Initial Public Offering (IPO)
Beneficial Owner (BO) adalah orang yang menikmati manfaat asset meskipun hak atas asset tersebut menggunakan nama orang lain. Dalam korporasi, pemilik manfaat atau BO adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau menghentikan direksi, dewan komisaris, pegurus, Pembina atau pengawas pada koperasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan /atau menerima manfaat dari korporasi baik … Mengenal Beneficial Owner (Pemilik Manfaat) pada Korporasi