Articles

Kapan Waktu Pengajuan PB-UMKU Melalui OSS?

Sebagaimana telah diketahui bahwa sejak pemberlakuan UU Cipta Kerja, permohonan perizinan berusaha di Indonesia hanya dapat dilakukan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Sistem OSS RBA). Sistem OSD merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pelaku usaha dapat mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS Kapan Waktu Pengajuan PB-UMKU Melalui OSS?

Syarat Menjadi Dewan Direksi dan Komisaris PT

Direksi dan komisaris merupakan salah satu organ PT. Keduanya memiliki tugas dan peran penting dalam berjalannya bisnis perusahaan. Dewan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan sehari-hari dan mewakili PT dalam urusan hukum serta hubungan eksternal. Sementara itu, Dewan Komisaris memiliki fungsi utama sebagai pengawas terhadap kinerja Direksi dan jalannya perusahaan. Terkait pengangkatan anggota dewan Syarat Menjadi Dewan Direksi dan Komisaris PT

Sama-sama Berstatus Badan Hukum, Ini Perbedaan PT dan Koperasi

Indonesia memiliki beragam bentuk badan usaha yang bisa dipilih oleh pelaku usaha untuk menunjang bisnisnya. Mulai dari badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti Persekutuan Perdata, Firma, CV (Persekutuan Komanditer) hingga badan usaha yang berbadan hukum seperti PT dan Koperasi. Meskipun keduanya merupakan badan usaha berbadan hukum, namun terdapat beberapa hal yang menjadi perbedaan PT Sama-sama Berstatus Badan Hukum, Ini Perbedaan PT dan Koperasi

PT Perorangan Wajib Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan

PT Perorangan, atau Perseroan Terbatas Perorangan, adalah jenis badan usaha yang memungkinkan individu di Indonesia untuk mendirikan perusahaan berbadan hukum tanpa perlu mitra atau pendiri lain. Konsep ini hadir melalui UU Cipta Kerja dan ditujukan untuk mempermudah usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan legalitas formal. Pendirian PT perorangan lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan PT Perorangan Wajib Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan

Siapa Saja yang Bisa Mendirikan PT?

PT merupakan salah satu bentuk badan usaha yang banyak digunakan dalam menjalankan usaha. PT menawarkan berbagai keunggulan yang mendukung aktivitas bisnis, baik skala kecil, menengah, maupun besar.  PT memiliki status sebagai badan hukum yang terpisah dari pendirinya. Status ini menjadikan PT entitas yang dapat melakukan berbagai kegiatan bisnis, seperti membuat kontrak, memiliki aset, dan bertindak Siapa Saja yang Bisa Mendirikan PT?

Keterbatasan Yang Dimiliki PT Perorangan

PT Perorangan adalah bentuk perusahaan perseroan terbatas yang didirikan dan dimiliki oleh satu orang saja. PT Perorangan diperkenalkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020). UU Cipta Kerja mendefinisikan PT sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan Keterbatasan Yang Dimiliki PT Perorangan

Syarat dan Prosedur Pembubaran PT Perorangan

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dapat membuat perseroan hanya dengan satu orang saja. Perseroan inilah yang kemudian disebut dengan Perseroan (PT) Perorangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, PT Perorangan memiliki status badan hukum yang sama seperti perseroan pada umumnya, yang mempunyai minimal 2 pendiri dan pemegang Syarat dan Prosedur Pembubaran PT Perorangan

Obat Herbal Wajib Memiliki Izin Edar BPOM, Ini Prosedurnya

  Permintaan obat-obatan herbal di era modern menunjukkan tren yang semakin meningkat, seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan alami dan keinginan untuk mengurangi efek samping yang kadang ditemukan pada obat-obatan kimia. Hak ini dikarenakan oleh beberapa hal, misalnya kini semakin banyak orang mencari solusi yang lebih alami untuk menjaga kesehatan, mengingat obat-obatan herbal umumnya Obat Herbal Wajib Memiliki Izin Edar BPOM, Ini Prosedurnya

Perusahaan Fintech Harus Berbentuk PT, Ini Syarat dan Prosedur Pendiriannya

Perusahaan fintech adalah perusahaan yang menggabungkan layanan jasa keuangan dengan teknologi, atau yang disingkat dari financial technology. Fintech bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses produk keuangan, melakukan transaksi keuangan, dan meningkatkan pemahaman literasi keuangan. Salah satu bisnis fintech yang sedang berkembang seperti Fintech lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau yang dikenal Perusahaan Fintech Harus Berbentuk PT, Ini Syarat dan Prosedur Pendiriannya

KBLI Untuk Bisnis Pinjaman Online

  Bisnis layanan pinjaman online atau peer to peer lending (P2P) menjadi salah satu sektor fintech yang paling diminati di Indonesia. Penyedia layanan P2P lending wajib berbentuk badan usaha perseroan terbatas (PT) dan perusahaan P2P lending tersebut wajib memberikan modal disetor minimal senilai Rp25 miliar pada saat pendirian. Saat pendirian, perusahaan harus memilih KBLI untuk KBLI Untuk Bisnis Pinjaman Online

Syarat Menjalankan Bisnis Pinjaman Online

Masyarakat kini cenderung tertarik untuk meminjam di pinjaman online (pinjol) karena kemudahan dan aksesibilitas yang ditawarkan. Pinjaman online umumnya menawarkan proses pengajuan yang cepat dan sederhana. Masyarakat hanya perlu mengisi formulir secara online, dan persyaratannya cenderung tidak terlalu rumit. Karena prosesnya cepat, pinjaman online sering menjadi pilihan bagi mereka yang membutuhkan dana mendesak, misalnya untuk Syarat Menjalankan Bisnis Pinjaman Online

Bisnis Pinjaman Online Makin Banyak, Bagaimana Legalitas Usahanya?

Pinjaman online, atau yang secara resmi dikenal sebagai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending) adalah layanan yang mempertemukan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui mekanisme pinjam meminjam secara langsung, menggunakan teknologi informasi. Bisnis ini sangat terkait dengan perusahaan fintech (financial technology) yang menawarkan layanan pinjaman digital melalui platform berbasis Bisnis Pinjaman Online Makin Banyak, Bagaimana Legalitas Usahanya?

Ketentuan Modal Pendirian BPR

  Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan memiliki kegiatan usaha yang meliputi penghimpunan dana dari masyarakat, penyaluran kredit atau pembiayaan syariah, serta transfer dana. Untuk diketahui bahwa BPR yang tadinya kepanjangan dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Ketentuan Modal Pendirian BPR

Perizinan Bagi Pendirian Bank Perkreditan rakyat (BPR)

Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menyediakan akses ke layanan finansial bagi masyarakat. salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR lebih focus pada penyedia layanan keuangan bagi masyarakat lokal.  Seperti halnya bank umum, BPR juga menmberikan layanan simpan pinjam. BPR menawarkan Perizinan Bagi Pendirian Bank Perkreditan rakyat (BPR)

Syarat dan Prosedur Pengurusan Sertifikat TKDN

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendorong perusahaan menggunakan komponen dalam negeri dalam memproduksi barang dan jasa. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri dengan mendukung industri lokal. Untuk mengetahui seberapa besar prosentase penggunaan komponen dalam negeri oleh perusahaan akan dibuktikan dengan sertifikat TKDN yang dikeluarkan oleh Syarat dan Prosedur Pengurusan Sertifikat TKDN

Apa Itu Sertifikat TKDN? Dan Pentingnya Bagi Pelaku Usaha

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah persentase komponen produksi dari dalam negeri yang terdapat dalam suatu produk, baik barang maupun jasa, yang diproduksi dan digunakan di Indonesia. Selanjutnya, sertifikat TKDN adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian untuk menyatakan persentase kandungan lokal atau komponen dalam negeri yang terdapat pada suatu produk Apa Itu Sertifikat TKDN? Dan Pentingnya Bagi Pelaku Usaha

E-commerce dan PPMSE Lainnya Wajib Membuka Kantor Perwakilan

Indonesia telah menjadi pasar yang potensial bagi berbagai platform informasi digital. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan pengguna internet yang cukup masif dimana penduduk Indonesia menjadi salah satu populasi pengguna internet terbesar di dunia. Dengan lebih dari 200 juta pengguna internet aktif, pasar digital di Indonesia sangat menarik bagi berbagai platform, termasuk platform E-commerce dan PPMSE Lainnya Wajib Membuka Kantor Perwakilan

Perizinan Berusaha Bagi PPMSE Luar Negeri

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), yang merupakan penyedia platform komunikasi elektronik untuk transaksi perdagangan. Yang termasuk PMSE seperti platform marketplace atau platform digital lainnya seperti Google, Faebook, Netflix dan sebagainya. Perdagangan melalui sistem elektronik dapat dilakukan oleh setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa Pelaku Usaha Perizinan Berusaha Bagi PPMSE Luar Negeri

Aturan Penjualan Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)

Perdagangan melalui sistem elektronik semakin memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli. Dengan memanfaatkan teknologi, Penjual dapat memperluas pasar mereka hingga ke tingkat nasional maupun internasional tanpa harus membuka toko fisik. Mereka dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dengan biaya yang jauh lebih rendah. Sementara itu, bagi pembeli  Proses pembelian di e-commerce sangat cepat dan praktis. Konsumen Aturan Penjualan Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)

Ini Produk Pangan Olahan Yang Wajib SNI

Produk pangan olahan menjadi salah satu barang yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat biasanya akan lebih hati-hati dalam memilih produk pangan olahan yang beredar di pasaran. Produk pangan olahan harus aman karena menyangkut kesehatan dan keselamatan konsumen. Ketika produk pangan tidak memenuhi standar keamanan, mereka berpotensi menyebabkan masalah kesehatan seperti keracunan, infeksi, atau Ini Produk Pangan Olahan Yang Wajib SNI

Apakah Setiap Produk Wajib SNI?

Setiap konsumen pasti ingin memastikan bahwa barang yang dibeli telah terjamin kualitas dan keamanannya. Maka tidak jarang, konsumen memastikannya dengan melihat label tentang standar produk yang tertera dalam kemasan. Pada produk-produk yag beredar di pasaran Indonesia biasanya sering kita jumpai adanya label SNI dalam kemasannya. SNI atau kepanjangan dari Standar Nasional Indonesia adalah standar yang Apakah Setiap Produk Wajib SNI?

Mengenal Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

Usaha jasa konstruksi di Indonesia merupakan sektor yang penting dan terus berkembang, terutama seiring dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kebutuhan hunian serta fasilitas komersial. Sektor ini mencakup berbagai aktivitas seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya yang mendukung ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sektor konstruksi menjadi jenis usaha yang memiliki peluang ekonomi yang Mengenal Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

Buat Iklan Produk Overclaim, Awas Bisa Dikenakan Sanksi!

Iklan merupakan bagian dari strategi marketing untuk menarik minat alon pembeli. Salah satu fungsi utama iklan adalah membujuk konsumen untuk memilih produk yang diiklankan daripada produk kompetitor. Iklan biasanya menyoroti tentang kelebihan dan keunggulan produk. Meski begitu, iklan harus berisi informasi yang benar tentang produk tanpa harus melanggar ketentuan yang berlaku serta tidak melanggar hukumperlindungan Buat Iklan Produk Overclaim, Awas Bisa Dikenakan Sanksi!

Prosedur Perubahan Data Pada Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA)

Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) di Indonesia ikut berperan dalam perkembangan industri konstruksi di Indonesia. BUJKA  mendukung proyek-proyek infrastruktur dan konstruksi, terutama yang melibatkan teknologi canggih, investasi besar, atau keterampilan teknis khusus yang tidak selalu tersedia di dalam negeri. BUJKA  dapat beroperasi dalam dua bentuk utama: Kantor Perwakilan BUJKA asing dapat mendirikan Kantor Perwakilan Prosedur Perubahan Data Pada Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA)

Rebranding Logo Bisnis, Apakah Harus Datar Ulang HAKI?

Logo adalah elemen penting dalam identitas visual sebuah perusahaan. Fungsinya melampaui sekadar gambar atau simbol; logo memainkan peran kunci dalam komunikasi merek dan menjadi wajah perusahaan di mata konsumen, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Logo biasanya mencerminkan visi, misi, dan kepribadian merek yang ingin ditonjolkan oleh perusahaan, seperti keseriusan, inovasi, kreativitas, atau kepercayaan. Dalam Rebranding Logo Bisnis, Apakah Harus Datar Ulang HAKI?

Subscribe to our newsletter

Stay up to date on our initiatives, events, and progress.