Articles

Yang Perlu Diketahui Tentang PT Perorangan : Pendiriannya Tidak dengan Akta Notaris, Tapi…. 

Sejak disahkannya Undang-Undang (UU) No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), kini pelaku usaha dapat melakukan pendirian PT (Perseroan Terbatas) perorangan. PT Perorangan merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Sesuai dengan namanya, PT perorangan didirikan hanya Yang Perlu Diketahui Tentang PT Perorangan : Pendiriannya Tidak dengan Akta Notaris, Tapi…. 

Daftar Kegiatan Usaha yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Salah satu bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu setiap pelaku usaha wajib memiliki legalitas usaha berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya. Perizinan berusaha diberikan kepada pelaku usaha sesuai dengan risiko usahanya. Risiko adalah potensi terjadi cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan Daftar Kegiatan Usaha yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

UKL – UPL, Dokumen Persetujuan Lingkungan untuk Memenuhi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha OSS

Sejak diberlakukannya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik atau dikenal dengan OSS RBA sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha wajib memenuhi dua hal untuk dapat memulai dan melakukan kegiatan usaha. Kedua hal tersebut yaitu memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan perizinan berusaha berbasis risiko. UKL – UPL, Dokumen Persetujuan Lingkungan untuk Memenuhi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha OSS

Ingin Membangun Pabrik? Jangan Lupa Urus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 

Bagi perusahaan yang melakukan aktivitas produksi, keberadaan pabrik sebagai tempat produksi barang tentunya memiliki peran penting bagi keberlangsungan usaha perusahaan. Pabrik menjadi tempat dimana faktor-faktor produksi yang dimiliki perusahaan berada, mulai dari sumber daya manusia, alat, material bahan baku, dan modal, yang dikelola guna menghasilkan barang atau jasa. Untuk mendirikan sebuah pabrik, terdapat perizinan yang Ingin Membangun Pabrik? Jangan Lupa Urus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 

Prosedur Pengurusan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Bagi Pemberi Waralaba Luar Negeri Melalui Sistem OSS

Bagi masyarakat Indonesia pasti sudah tidak asing lagi dengan merek-merek seperti KFC, McDonal’s, Burger King, 7 Eleven, Lawson. Beberapa merek tersebut merupakan merek waralaba yang berasal dari luar negeri. Menjamurnya brand waralaba dari luar negeri tidak lepas dari model bisnis waralaba atau franchise yang menawarkan berbagai macam keuntungan seperti memiliki sistem operasional yang sudah mapan. Prosedur Pengurusan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Bagi Pemberi Waralaba Luar Negeri Melalui Sistem OSS

Perizinan Berusaha Untuk Bisnis Restoran

Bisnis kuliner menjadi salah satu jenis usaha yang cukup populer saat ini. Melihat pasar konsumen yang cukup besar, maka tidak heran jika banyak pelaku usaha membuka restoran dengan berbagai jenis sajian kuliner mulai dari kuliner tradisional Indonesia, Western, Jepang, Korea, dan sebagainya. Untuk dapat membuka dan menjalankan bisnis restoran, pelaku usaha harus memenuhi perizinan berusaha Perizinan Berusaha Untuk Bisnis Restoran

Legalitas Minimarket Asing di Indonesia

(Gambar Lawson Jepang) Keberadaan minimarket sudah tidak Asing lagi di Indonesia. Minimarket menjadi tempat bagi masyarakat membeli berbagai barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran. Adapun aturan yang perlu diketahui tentang bisnis minimarket yaitu bahwa bisnis minimarket di Indonesia hanya boleh dilakukan badan usaha lokal, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta koperasi. Hal ini berdasarkan Legalitas Minimarket Asing di Indonesia

Tata Cara Pencatatan Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah merupakan perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya sebelum mengadakan upacara perkawinan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami istri. Secara umum perjanjian pranikah berisi ketentuan-ketentuan dalam perkawinan seperti pemisahan harta benda, hak dan kewajiban suami – istri, anak dan keturunan, dan sebagainya. Dasar hukum perjanjian pranikah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tata Cara Pencatatan Perjanjian Pranikah

Hal – Hal Yang Perlu Diketahui Tentang Perjanjian Pranikah

Dalam hukum perkawinan terdapat istilah Perjanjian Pranikah atau prenuptial agreement. Perjanjian pranikah merupakan wujud kesepakatan yang akan dilakukan pasangan suami istri yang bersangkutan selama perkawinan berlangsung. Perjanjian pranikah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang berbunyi : “Pada waktu atau sebelum pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat Hal – Hal Yang Perlu Diketahui Tentang Perjanjian Pranikah

Ingin Mengubah Nama PT? Begini Prosedurnya

Nama PT menjadi salah satu elemen penting bagi sebuah perusahaan berbentuk perseroan. Nama PT merupakan identitas yang memungkinkan masyarakat mengenali perusahaan Anda. Pemilihan nama PT memiliki aturan tersendiri, begitu juga ketika sebuah perusahaan ingin mengganti nama PT-nya. Beberapa perusahaan besar juga diketahui pernah mengganti namanya, sebut saja Facebook yang kini berganti nama menjadi Meta, kemudian Ingin Mengubah Nama PT? Begini Prosedurnya

Legalitas Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) di Indonesia

Indonesia memiliki jumlah populasi penduduk yang besar. Oleh karena itu Indonesia menjadi salah target pemasaran perusahaan-perusahaan asing. Untuk mengembangkan bisnisnya, perusahaan asing dapat membuka kantor perwakilannya di Indonesia. Salah satu perusahaan asing yang telah membuka kantor perwakilan di Indonesia adalah Tik-Tok. Pengguna Tik-Tok di Indonesia menjadi yang terbesar kedua di dunia, jadi wajar jika Tik-Tok Legalitas Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) di Indonesia

Hal Wajib Yang Perlu Diketahui Sebelum Mendirikan Perusahaan

Menjadi pengusaha atau pebisnis kini menjadi impian banyak orang. Membangun bisnis sendiri memang memiliki tantangan yang besar, mulai dari memerlukan modal yang tidak sedikit, risiko bisnis, juga persiapan legalitas usaha yang dianggap rumit. Meski begitu, dengan membangun bisnis sendiri, seseorang memiliki kebebasan untuk menentukan arah dari usaha yang dijalankannya. Selain itu, apabila bisnis atau perusahaan Hal Wajib Yang Perlu Diketahui Sebelum Mendirikan Perusahaan

Ingin Jadi Eksportir? Ini Syarat Yang Harus Dipenuhi

Kegiatan ekspor impor merupakan kegiatan perdagangan yang sudah tidak asing lagi. Perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk untuk memperluas pasar dan mengakses barang atau jasa yang tidak tersedia di dalam negeri. Melalui perdagangan internasional, pemenuhan kebutuhan dalam negeri bisa dilakukan. Sebaliknya, pelaku usaha dalam negeri juga bisa memasarkan produknya ke mancanegara. Tentunya, dengan produk lokal yang Ingin Jadi Eksportir? Ini Syarat Yang Harus Dipenuhi

Mengenal Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)

Setiap pelaku usaha di Indonesia wajib mendaftarkan usahanya dan mengurus perizinan usaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Perizinan berusaha berbasis risiko menjadi izin yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha agar dapat memulai dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Selain memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaku usaha yang bergerak Mengenal Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)

Ingin Mengubah Badan Usaha CV Menjadi PT? Begini Prosedurnya

Salah satu hal yang dilakukan pelaku usaha saat akan memulai bisnis yaitu mempertimbangkan bentuk badan usaha. Badan usaha dibagi kedalam dua kategori yaitu badan usaha tidak berbadan hukum dan badan usaha berbadan hukum. Badan usaha tidak berbadan hukum seperti CV, Firma, dan persekutuan perdata. Sementara badan usaha berbadan hukum diantaranya PT, yayasan, dan koperasi, dan Ingin Mengubah Badan Usaha CV Menjadi PT? Begini Prosedurnya

Modal Dasar PT PMA

PT Penanaman Modal Asing (PT PMA) adalah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang di dalamnya terdapat penyertaan modal asing baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpasangan dengan penanam modal dalam negeri. Adapun yang dimaksud modal asing adalah modal yang dimiliki negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan Modal Dasar PT PMA

Syarat Perusahaan Untuk IPO (Initial Public Offering)

Initial public offering (IPO) adalah penawaran umum perdana saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat untuk pertama kalinya. IPO juga lebih dikenal dengan go public. IPO adalah prosedur umum yang terjadi di pasar saham. Dengan IPO, perusahaan yang sebelumnya berstatus tertutup menjadi perusahaan terbuka. Hal ini memberi keuntungan bagi kedua pihak, perusahaan akan mendapatkan tambahan Syarat Perusahaan Untuk IPO (Initial Public Offering)

Prosedur Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan bisa terjadi disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap prosedur perkawinan yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya rukun perkawinan. Serta disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap materi perkawinan, misalnya istri masih terikat perkawinan dengan pihak lain. Putusan pembatalan Perkawinan adalah wewenang pengadilan yang berkedudukan di daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal suami istri, Prosedur Pembatalan Perkawinan

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

  Pembatalan perkawinan adalah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak sah dan akibatnya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Dasar hukum pembatalan perkawinan adalah pasal 22 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Putusan pembatalan Perkawinan adalah wewenang pengadilan yang berkedudukan di Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Sebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan

Istilah perceraian mungkin sudah banyak diketahui oleh masyarakat yaitu suami istri yang karena alasan tertentu tidak bisa mempertahankan ikatan pernikahannya. Lalu bagaimana dengan pembatalan perkawinan? Perkawinan adalah ikatan antara suami dan istri untuk membina keluarga. Sebuah pernikahan bisa dibatalkan karena suatu alasan, hal tersebut dinamakan pembatalan nikah. Dasar hukum pembatalan nikah terdapat pada pasal 22 Sebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan

Bidang Usaha yang Wajib Miliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Bagi para pelaku usaha, mengurus dan memenuhi perizinan penting dilakukan demi keberlangsungan usaha. Berbagai jenis izin dan persyaratan telah ditetapkan pemerintah untuk setiap bidang usaha yang dijalankan di Indonesia. Bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang Pariwisata, terdapat izin usaha berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Menurut Peraturan  Menteri Pariwisata Rebulik Indonesia Nomor 10 Tahun Bidang Usaha yang Wajib Miliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Ini Jenis Usaha Yang Tidak Bisa Menggunakan Virtual Office

penggunaan Virtual office semakin digemari pelaku usaha terutama bagi yang baru mulai merintis usaha karena berbagai keuntungan yang ditawarkan. Dengan menggunakan Virtual office, pelaku usaha bisa memiliki alamat domisili perusahaan di lokasi yang strategis tanpa harus membeli atau menyewa gedung kantor sendiri sehingga dapat menghemat biaya operasional. Dengan bantuan teknologi, karyawan bisa menyelesaikan pekerjaan dimanapun Ini Jenis Usaha Yang Tidak Bisa Menggunakan Virtual Office

MA Larang Hakim Pengadilan Mengabulkan Permohonan Nikah Beda Agama

Bulan Juni lalu, media memberitakan tentang dikabulkannya permohonan nikah beda agama oleh PN Jakarta Pusat. Salah satu dasar hakim mengeluarkan penetapan tersebut adalah UU Adminduk. Sebelumnya penetapan serupa juga dikeluarkan oleh hakim di berbagai pengadilan di Indonesia. Salah satunya PN Jakarta Selatan mengizinkan pasangan beda agama menikah. Tak heran jika hal tersebut menimbulkan kegelisahan di MA Larang Hakim Pengadilan Mengabulkan Permohonan Nikah Beda Agama

Kewajiban PT Perorangan Membuat Laporan Keuangan

Perseroan Perorangan atau PT Perorangan adalah badan usaha berbadan hukum yang bisa didirikan oleh 1 orang. PT Perorangan diperuntukan bagi usaha berskala mikro dan kecil. Pendirian PT Perorangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (PP Kewajiban PT Perorangan Membuat Laporan Keuangan

Tata Cara Pencatatan Perkawinan Campuran yang Diselenggarakan di Luar Negeri

Perkawinan campuran, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing membutuhkan proses yang tidak mudah baik sebelum ataupun sesudah perkawinan berlangsung. Bagi pasangan campuran yang menikah diluar negeri dan memutuskan untuk melanjutkan kehidupan di Indonesia wajib mencatatkan perkawinannya. Hal ini berdasarkan Pasal 56 UU Perkawinan. Pencatatan perkawinan harus dilakukan paling lambat Tata Cara Pencatatan Perkawinan Campuran yang Diselenggarakan di Luar Negeri

Subscribe to our newsletter

Stay up to date on our initiatives, events, and progress.