Articles

Kegiatan Usaha Perdagangan Aksesoris Mobil

Indonesia adalah pasar yang potensial untuk perdagangan aksesoris mobil karena memiliki jumlah kendaraan bermotor yang besar dan terus berkembang. Dengan jumlah kendaraan yang terus bertambah setiap tahun, permintaan akan aksesoris mobil juga meningkat.  Di Indonesia, terdapat beragam merek dan model mobil yang kemudian  menciptakan peluang untuk bisnis aksesoris mobil yang menawarkan produk yang sesuai dengan Kegiatan Usaha Perdagangan Aksesoris Mobil

Ini Yang Harus Dilakukan Jika PMDN Menjadi PMA

Kegiatan penanaman modal di Indonesia dilakukan oleh penanam modal dalam negeri (PMDN) dan penanam modal Asing (PMA). Baik PMDN maupun PMA dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha. Penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan investasi atau penanaman modal oleh penanam modal asing untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui sebuah badan hukum baik yang menggunakan modal Ini Yang Harus Dilakukan Jika PMDN Menjadi PMA

Ingin Menghapus KBLI? Ini yang Harus Dilakukan Perusahaan

Setiap perusahaan yang didirikan di wilayah Rebublik Indonesia harus sesuai dengan klasifikasi jenis bidang usaha yang ada dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI adalah kode yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output berupa barang atau jasa berdasarkan lapangan usaha. Penentuan kode KBLI setiap kegiatan usaha yang dijalankan di Indonesia mengacu Ingin Menghapus KBLI? Ini yang Harus Dilakukan Perusahaan

Indonesia Tergabung Dalam Konvensi Apostille, Mudahkan Pendirian PT PMA

Sertifikat Apostille adalah legalisasi dokumen yang memuat tanda tangan pejabat dan segel resmi untuk mengakui keaslian dan keabsahan dokumen untuk keperluan di luar negara asalnya. Dengan sertifikat Apostille memudahkan pengakuan legalitas dokumen di luar negara asalnya tanpa perlu proses legalisasi yang rumit di setiap negara tujuan. Dokumen yang telah diberi sertifikat apostille bisa digunakan untuk Indonesia Tergabung Dalam Konvensi Apostille, Mudahkan Pendirian PT PMA

Prosedur Pengajuan Sertifikat Apostille

Kini proses legalisasi dokumen publik untuk kebutuhan aktivitas di luar negeri menjadi semakin mudah dan cepat. Setelah Indonesia resmi bergabung sebagai anggota Konvensi Apostille pada 2021 lalu yang menjadikan Indonesia menjadikan Indonesia sebagai bagian dari 121 negara yang tunduk pada Konvensi Apostille dan mengakui legalisasi dokumen menggunakan Sertifikat Apostille. Sertifikat Apostille adalah legalisasi dokumen yang Prosedur Pengajuan Sertifikat Apostille

Mengenal Sertifikat Apostille, Legalisasi Dokumen Publik Lintas Negara

Pada umumnya, legalisasi dokumen Indonesia untuk keperluan di luar negeri harus melalui tiga tahapan utama, yaitu pengesahan dokumen oleh Direktorat Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, pengesahan lebih lanjut ke Kementerian Luar Negeri, dan pengesahan ke Kedutaan Besar negara yang dituju. Proses ini menjadi semakin rumit jika menyangkut dokumen hukum, seperti akta cerai, surat Mengenal Sertifikat Apostille, Legalisasi Dokumen Publik Lintas Negara

Pemerintah Kenakan Tarif Pajak Hiburan 40%-75 %, Ini Sektor Usaha yang Terdampak

Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang tarif minimal pajak hiburan 40% yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebjikan Tersebut kemudian mendapat sorotan dan protes dari sejumlah pelaku usaha terutama pelaku usaha di sektor pariwisata atau usaha jasa hiburan. Pajak hiburan yang kini dikenal dengan Pemerintah Kenakan Tarif Pajak Hiburan 40%-75 %, Ini Sektor Usaha yang Terdampak

Akuisisi Perusahaan Dalam Negeri Oleh PT PMA

Penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan investasi atau penanaman modal oleh penanam modal asing  untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui sebuah badan hukum baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penenam modal dalam negeri. PT PMA harus  berbentuk perseroan terbatas (PT) yang terdiri dari minimal dua orang pemegang saham. PT PMA Akuisisi Perusahaan Dalam Negeri Oleh PT PMA

Ingin Membuka Kantor Cabang Perusahaan yang Baru? Ini Hal-Hal Yang Harus Dipersiapkan Perusahaan

Pembukaan cabang perusahaan dapat dianggap sebagai tanda kemajuan dan pertumbuhan perusahaan. Ini mencerminkan keyakinan perusahaan terhadap pasar dan keinginan untuk mencapai lebih banyak pelanggan. Dengan perencanaan yang baik, ekspansi cabang dapat menjadi langkah positif dalam mengukuhkan posisi perusahaan di industri tersebut. Pembukaan cabang usaha baru memerlukan perencanaan yang matang. Langkah awalnya adalah melakukan studi pasar Ingin Membuka Kantor Cabang Perusahaan yang Baru? Ini Hal-Hal Yang Harus Dipersiapkan Perusahaan

Bisnis Bersama Pecah Kongsi, Bagaimana Nasib Merek Dagangnya?

Bisnis bersama adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana dua atau lebih individu atau entitas bergabung untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan mencapai keuntungan. Bisnis bersama biasanya dilakukan oleh keluarga atau sahabat yang sepakat menjalankan bisnis bersama. Bisnis bersama dapat memberikan sejumlah manfaat, termasuk membagi risiko, meningkatkan modal, dan memanfaatkan keahlian dan sumber Bisnis Bersama Pecah Kongsi, Bagaimana Nasib Merek Dagangnya?

Ketentuan Pengalihan Saham Dari WNI ke WNA

Berdasarkan UU Penanaman Modal dijelaskan bahwa kegiatan penanaman modal di Indonesia dilakukan oleh penanam modal dalam negeri (PMDN) dan penanam modal Asing (PMA). Baik PMDN maupun PMA dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman Modal mengatur bahwa kegiatan PMA wajib dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas (“PT”) berdasarkan hukum Indonesia Ketentuan Pengalihan Saham Dari WNI ke WNA

Apakah Pengangkatan Kembali Direksi Harus Dicatatkan? Simak Penjelasan Berikut Ini

Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Apakah Pengangkatan Kembali Direksi Harus Dicatatkan? Simak Penjelasan Berikut Ini

Ketentuan Mengenai Pelaporan Perubahan Pengurus Koperasi

Koperasi terbagi menjadi 2 yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah  koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi primer beranggotakan minimal 9 orang. Sementara itu koperasi sekunder merupakan koperasi yang didirikan koperasi sekunder biasnya dibuat untuk efisiensi atau pemusatan yang caupannya bisa kabupaten, kota, profinsi hingga nasional. Koperasi merupakan bentuk badan usaha Ketentuan Mengenai Pelaporan Perubahan Pengurus Koperasi

Badan Usaha yang Dapat Dipilih dalam Penyelenggaraan E-commerce

E-commerce, atau perdagangan elektronik, adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara online melalui internet. Ini melibatkan pembelian, penjualan, dan pertukaran informasi bisnis melalui platform elektronik. E-commerce mencakup berbagai model bisnis seperti toko online, pasar online, lelang, dan platform pembayaran digital. Perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen telah membuat e-commerce menjadi sektor yang Badan Usaha yang Dapat Dipilih dalam Penyelenggaraan E-commerce

Prosedur Pendirian Koperasi

Menurut PP Nomor 7 tahun 2021, Koperasi adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Dengan kata lain, koperasi dibentuk dan dioperasikan untuk kepentingan serta kesejahteraan bersama. Koperasi terbagi menjadi 2 yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Prosedur Pendirian Koperasi

Ketentuan Batas Kepemilikan Saham Asing Pada Perusahaan Fintech

Fintech adalah kepanjangan dari financial technology atau dalam terjemahan bahasa Indonesia teknologi finansial. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, Ketentuan Batas Kepemilikan Saham Asing Pada Perusahaan Fintech

Mengenal Perusahaan Fintech

Di era digital saat ini diwarnai dengan munculnya perusahaan-perusahaan baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Perusahaan-perusahaan baru dikenal dengan perusahaan rintisan atau start up. Salah satunya perusahaan rintisan yang bergerak di bidang keuangan atau Fintech ( Financial Technology). Fintech (Financial Technology) adalah sebuah perusahaan yang menggabungkan layanan jasa keuangan dengan teknologi. Fintech memberikan manfaat kepada masyarakat Mengenal Perusahaan Fintech

Apakah Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Mengubah Anggaran Dasar? Simak Penjelasan Berikut

Direksi dan komisaris adalah organ perseroan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UU PT yaitu Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Sementara itu Anggaran Dasar (AD) merupakan elemen penting dalam perseroan terbatas, yang memuat aturan bagaimana PT dijalankan serta terdapat hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang ada di dalamnya. Apakah Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Mengubah Anggaran Dasar? Simak Penjelasan Berikut

Ketentuan Pendirian Cabang Yayasan Asing di Indonesia

Saat ini terdapat lebih dari 40.000 40.000 International Non-Governmental Organizations (INGOs) menurut catatan United Nation Development Program. Lembaga-lembaga non-profit (NGO) ini bergerak dalam bidang yang berbeda-beda seperti lingkungan, perlindungan anak, dan banyak lagi. Untuk meningkatkan dampak dari programnya, NGO seringkali akan memperluas cakupan ruang lingkup program hingga ke negara lain. Hal ini dapat dilakukan melalui Ketentuan Pendirian Cabang Yayasan Asing di Indonesia

Izin Membuka Bisnis Restoran Dengan Chef Warga Negara Asing

Persaingan usaha yang semakin ketat terkadang mengharuskan pelaku usaha untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan pada sektor usahanya. Dalam hal ini, mempekerjakan warga negara asing (WNA) yang berkontribusi langsung dalam aktvitas harian perusahaan dapat meningkatkan kualitas dan branding perusahaan. Salah satunya berlaku bagi bisnis restauran yang mempekerjakan warga negara asing sebagai juru masaknya atau Izin Membuka Bisnis Restoran Dengan Chef Warga Negara Asing

Perbedaan Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan

Secara definisi Kantor cabang adalah unit atau bagian perusahaan yang berkedudukan di tempat yang berbeda dengan kantor induknya dan bersifat administratif. Kantor cabang adalah sebuah unit atau lokasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi atau perusahaan yang lebih besar, namun beroperasi secara terpisah dari kantor pusat. Kantor cabang ini dapat memiliki tanggung jawab sendiri dalam Perbedaan Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan

Kewajiban Direksi Menyusun Berita Acara RUPS

Merujuk pada Pasal 1 angka 4 UU PT, yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau anggaran dasar. RUPS terdiri dari dua jenis, yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya atau yang biasa disebut Kewajiban Direksi Menyusun Berita Acara RUPS

Kegiatan Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik

Listrik menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat modern saat ini. Dari penerangan hingga pengoperasian perangkat elektronik, banyak aspek kehidupan sehari-hari yang bergantung pada pasokan listrik. Ketersediaan listrik yang handal berkontribusi pada kemudahan akses ke informasi, produktivitas, dan kenyamanan hidup. Oleh karena itu, penting untuk menjaga infrastruktur tenaga listrik agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Agar sumber listrik Kegiatan Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik

Wewenang Direksi Asing Pada PT PMA

Berdasarkan ketentuan dalam UU penanaman modal, kegiatan penanaman modal di Indonesia baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing harus dilakukan melalui badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Kegiatan penanaman modal asing melalui badan hukum PT kemudian dikenal dengan PT Penanaman Modal Asing (PT PMA). Sebagai bentuk badan hukum PT maka PT PMA harus mengikuti Wewenang Direksi Asing Pada PT PMA

Haruskah Ada Direktur WNI Dalam PT PMA?

Berdasarkan ketentuan dalam UU penanaman modal, kegiatan penanaman modal di Indonesia harus dilakukan melalui badan hukum Perseroan Terbatas (PT) atau yang kemudian dikenal dengan PT Penanaman Modal Asing (PT PMA).  PT Penanaman Modal Asing (PT PMA) adalah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang di dalamnya terdapat penyertaan modal asing baik menggunakan modal asing sepenuhnya Haruskah Ada Direktur WNI Dalam PT PMA?

Subscribe to our newsletter

Stay up to date on our initiatives, events, and progress.