rakhmatichsan

Kewajiban Perusahaan Mendaftarkan BPJS Untuk Karyawan

Pemerintah Indonesia telah mewajibkan kepada setiap warga negara termasuk warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia untuk ikut serta dalam program jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan). Hal ini merujuk pada pasal 14 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia Kewajiban Perusahaan Mendaftarkan BPJS Untuk Karyawan

Sertifikat Elektronik

Sertifikat elektronik adalah sertfikat yang bersifat elektronik yang meuat tandatangan elektronik dan identitas yang menunjukan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik juga dikenal dengan istilah kunci publik yang berisi pernyataan yang mengikat nilai kunci publik dari pengguna yang memegang kunci privat yang sesuai. Sementara itu Sertifikat Elektronik

Perubahan Anggaran Dasar PT

Untuk membuktikan secara sah telah berdirinya badan hukum PT, maka diperlukan dokumen berupa akta pendirian perusahaan yang memuat anggaran dasar dan keterangan yang berkaitan dengan pendirian PT. Anggaran dasar biasanya memuat hal-hal dasar pembentukan perusahaan. Perubahan terhadap anggaran dasar bisa saja terjadi seiring dengan perkembangan kebutuhan bisnis perusahaan. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar telah diatur Perubahan Anggaran Dasar PT

Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam sebuah perseroan terbatas (PT), terdapat organ perusahaan yang terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris serta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menjalankan aktivitas perusahaan secara sah dimata hukum. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kedudukan yang sama-sama penting. Keduanya memiliki tugas dan wewenang yang berbeda terhadap aktivitas perusahaan. Direksi bertanggung jawab penuh dan berwenang menjalankan Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

Setiap orang atau badan yang ditetapkan sebagai wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Urusan perpajakan di Indonesia berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Terkait dengan wajib pajak, ada hal penting yang harus diketahui yaitu tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Lalu apa yang dimaksud dengan KSWP? Konfirmasi Status Wajib Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

Mengenal Organ Yayasan dan Wewenangnya

Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidag sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Yayasan juga diperolehkan membentuk badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Untuk mencapai tujuan itu, yayasan membentuk organ yayasan yang terdiri dari Pembina, pengurus, dan pengawas. Masing—masing Mengenal Organ Yayasan dan Wewenangnya

Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

Karyawan menjadi salah satu sumber daya yang dibutuhkan bagi kemajuan sebuah perusahaan. Memiliki karyawan yang kompeten dan berkomitmen juga merupakan asset berharga bagi perusahaan. Oleh karenanya perusahaan berkewajiban memperhatikan hak dan kesejahteraan para karyawannya. Bahkan pengusaha wajib menyampaikan laporan ketenagakerjaan kepada Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Aturan mengenai wajib Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

Laporan Kegiatan  Penanaman Modal (LKPM)

Sudah menjadi kewajiban bagi setiap pelaku usaha baik perorangan maupun badan usaha seperti CV dan/atau PT untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal atau LKPM. Lalu apa itu LKPM? Dokumen ini merupakan laporan yang disampaiakan pelaku usaha orang persorangan dan badan usaha mengenai realisasi penanaman modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan Laporan Kegiatan  Penanaman Modal (LKPM)

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

KBLI atau kependekan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia merupakan kode yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output  berupa barang atau jasa berdasarkan lapangan usaha.  Setiap perusahaan yang didirikan di wilayah Rebublik Indonesia harus sesuai dengan klasifikasi jenis bidang usaha yang ada dalam KBLI dan memasukkannya dalam akta maupun saat pembuatan Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Mengenal Tentang Pelaku Usaha

Saat kita membahas tentang bisnis dan kegiatan usaha, maka kita akan menyebut tentang “pelaku usaha”. Lalu apa sebenarnya definisi pelaku usaha? dan siapa saja yang dikategorikan sebagai pelaku usaha? Dalam Undang-Undang Perlindugan Konsumen diterangkan bahwa yang dimaksud Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum  Mengenal Tentang Pelaku Usaha

Haruskah CV Terdaftar?

  Persekutuan komanditer atau CV adalah persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha terus menerus, dengan satu atau lebih sekutu komanditer (pemilik modal) dan satu atau lebih sekutu komplementer yang bertindak menjalankan kegiatan sehari-hari CV. Dengan begitu, badan usaha CV terdiri dari sekutu pasif yang hanya bertindak sebagai pemberi modal tanpa Haruskah CV Terdaftar?

Penanaman Modal Asing

Sebagai negara dengan jumlah tenaga kerja yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup menjanjikan untuk berinvestasi seperti kegiatan penenaman modal asing. Penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan investasi atau penanaman modal oleh penanam modal asing  untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui sebuah badan hukum baik yang Penanaman Modal Asing

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan atau PPh adalah pajak yang harus dibayar oleh individu atau badan atas penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak. Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak baik dari dalam maupun luar Indonesia. Wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan yaitu individu baik yang berstatus karyawan maupun melakukan pekerjaan bebas Pajak Penghasilan

Cek Peraturan Zonasi Sebelum Menentukan Lokasi Usaha

  Bagi pengusaha memilih lokasi usaha atau alamat perusahaan merupakan salah satu hal penting yag harus menjadi perhatian. Akan tetapi yang harus diingat adalah, tidak semua lokasi bisa dijadikan sebagai tempat usaha atau menjadi alamat perusahaan, oleh karena itu para pelaku usaha harus mengetahui peraturan pemerintah setempat tentang Rencana Detai Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Cek Peraturan Zonasi Sebelum Menentukan Lokasi Usaha

Izin Edar BPOM

Bagi pelaku usaha yang memproduksi barang konsumsi seperti obat-abatan dan makanan  harus memililiki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Produk-produk yang mencantumkan izin edar BPOM pada kemasannya akan memberi kepercayaan dan rasa aman pada konsumen untuk membeli. Karena sekarang masyarakat semakin cerdas memilih produk yang aman dikonsumsi. BPOM sendiri adalah sebuah badan Izin Edar BPOM

Tertarik Untuk Membangun Bisnis Kosmetik? Ketahui Perizinan Usahanya.

Kini semakin banyak orang memiliki kesadaran tentang pentingnya merawat kulit. Jenis perawatan kulit pun menjadi semakin beragam, dan tidak hanya diperuntukkan untuk kaum hawa saja kini jenis produk perawatan kulit juga tersedia untuk kaum laki-laki. Bisnis kosmetik di Indonesia berkembang semakin pesat. Banyak public figure, influencer, hingga beauty enthusias berlomba membuat brand kosmetikanya sendiri. Brand-brand kosmetik Tertarik Untuk Membangun Bisnis Kosmetik? Ketahui Perizinan Usahanya.

Perubahan Data Perusahaan

  Pada praktik jalannya bisnis sebuah perusahaan, sudah menjadi hal yang lazim jika terjadi perubahan seperti pergantian jajaran direksi, dewan komisaris atau data pemegang saham. Jika terjadi pergantian seperti itu, maka perubahan data perusahan harus di daftarkan pada pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mengenai aturan perubahan data perusahaan Perubahan Data Perusahaan

Koperasi

Koperasi diadopsi dari bahasa Inggris yaitu cooperation yang memiliki arti kerjasama. Menurut Bung Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang mengguakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Sementara itu menurut PP Nomor 7 tahun 2021 , koperasi adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi

KITAS Investor

KITAS Investor adalah poduk keimigrasian yang diperuntukkan bagi investor yang melakukan penanaman modal pada perusahaan di Indonesia. Dokumen yang memberikan izin tinggal terbatas kepada orang asing di wilayah indonesia ini adalah upaya pemerintah indonesia untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Di kantor Imigrasi terdapat dua jenis indeks untuk KITAS investor yang berbeda masa berlaku tinggalnya, KITAS Investor

Izin Lingkungan

Sebelum memulai usaha, pelaku usaha harus mengurus berbagai dokumen perizinan. Salah satunya adalah dokumen tentang izin lingkungan. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap pelaku usaha yang melakukan usaha yang berdampak pada lingkungan. Izin lingkungan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Melalui izin lingkungan ini, setiap pelaku usaha wajib memiliki Izin Lingkungan

Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)

Representative office atau Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) merupakan orang perseorangan warga negara Indonesia atau orang perseorangan warga negara asing, atau badan usaha yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jenis kantor perwakilan di Indonesia terdiri dari 4 macam, diantaranya: Kantor perwakilan perusahaan perdagangan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)

Pendirian Yayasan di Indonesia

  Kita sudah tidak asing lagi mendengar kata yayasan. Yayasan biasanya didirikan dengan tujuan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Sebagai sebuah lembaga Nirlaba, yayasan harus memiliki legalitas agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. Aturan tentang pendirian yayasan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Untuk Pendirian Yayasan di Indonesia

Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)

Kartu Izin Tinggal Terbatas atau KITAS merupakan dokumen yang harus dimiliki warga negara asing untuk tinggal sementara di Indonesia. KITAS berlaku untuk jangka waktu 2 tahun dan harus diperpanjang jika masih dipergunakan. Produk keimigrasian yang satu ini menjadi dokumen yang diperlukan warga asing yang ingin bekerja dan tinggal lebih lama di Indonesia sebagai ekspatriat. Berikut Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)

Sertifikat Standar Dalam Sistem OSS

Banyak perubahan yang terjadi dalam hal peraturan perizinan berusaha setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan bersaha bagi pelaku usaha di Indonesia, pemerintah kini memberlakukan layanan perizinan berusaha satu pintu atau yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS). Berbeda dengan sistem perizinan sebelumnya, kini pemerintah menetapkan Sertifikat Standar Dalam Sistem OSS

Permohonan Pencatatan Lisensi Merek

Sumber foto Pixabay.com Merek bukan hanya sekedar penanda dari sebuah produk barang/jasa untuk membedakan barang/jasa yag sejenis. Namun lebih dari itu, merek merupakan salah satu aset perusahaan yang sangat behargai. Merek termasuk ke dalam aset tetap tak berwujud (intangible aset). Oleh karena itu ada perlindungan terhadap merek sebagai hak kekayaan intelektual agar merek yang di Permohonan Pencatatan Lisensi Merek

Subscribe to our newsletter

Stay up to date on our initiatives, events, and progress.